 |
| Ilustrasi Hoaks / Sumber: Liputan6 |
Jakarta, RILIX — Di tengah derasnya arus informasi digital, hoaks masih menjadi masalah serius yang sulit dipisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Bukan hanya jumlahnya yang terus meningkat, tetapi juga peranan strategisnya dalam memengaruhi opini publik, terutama menjelang momen politik.
Meningkatnya hoaks bukan sekadar fenomena digital semata, melainkan juga gambaran rapuhnya ekosistem informasi kita. Di balik ribuan konten menyesatkan yang beredar setiap tahun, muncul pertanyaan besar: bagaimana hoaks membentuk persepsi masyarakat hari ini, dan ke mana arah perkembangannya di masa depan?
Lonjakan Jumlah Hoaks
Data terbaru menunjukkan tren peningkatan signifikan. Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) mencatat 2.330 kasus hoaks pada 2023, meningkat tajam dibanding 1.698 kasus pada 2022. Dari jumlah itu, lebih dari separuh adalah hoaks politik. Bahkan, menjelang Pemilu 2024, hoaks politik melonjak hingga 645 kasus, lebih tinggi dibanding periode politik sebelumnya.
Sementara itu, laporan semester I tahun 2024 sudah menemukan 2.119 hoaks beredar di ruang digital, hampir menyamai jumlah total satu tahun sebelumnya. Angka ini menegaskan bahwa hoaks terus berkembang, terutama ketika situasi politik memanas.
Topik dan Kanal Penyebaran
Politik masih menjadi tema dominan hoaks di Indonesia. Isu tentang kandidat, partai, maupun hasil pemilu menjadi bahan utama manipulasi informasi. Selain itu, kesehatan, agama, dan ekonomi juga sering dipelintir untuk menarik perhatian publik.
Dari sisi kanal, YouTube menjadi platform terbesar penyebaran hoaks dengan porsi lebih dari 40 persen, diikuti Facebook sekitar 34 persen, lalu TikTok, Twitter/X, dan aplikasi pesan instan. Meski kontribusi WhatsApp relatif kecil pada data publik, banyak peneliti menilai bahwa grup tertutup tetap menjadi ruang penting bagi peredaran hoaks yang sulit dilacak.
Faktor Pendorong Hoaks
Ada beberapa penyebab mengapa hoaks begitu subur di Indonesia. Pertama, penetrasi internet yang tinggi membuat hampir 80 persen masyarakat terhubung secara daring. Kedua, literasi digital belum merata, sehingga masyarakat mudah menerima pesan tanpa verifikasi. Ketiga, aktor politik dan komersial sering menggunakan hoaks sebagai strategi untuk memengaruhi opini.
Tak kalah penting, kemajuan teknologi ikut memperparah situasi. Munculnya konten deepfake, audio palsu, hingga manipulasi video membuat hoaks lebih sulit dibedakan dengan informasi asli. Laporan internasional bahkan mencatat peningkatan konten deepfake lebih dari 500 persen dalam lima tahun terakhir.
Hoaks di Indonesia kini telah berkembang menjadi fenomena kompleks: jumlahnya besar, bentuknya semakin canggih, dan peranannya tak lagi sekadar gangguan, melainkan ancaman terhadap demokrasi dan stabilitas sosial.
Jika tidak ditangani dengan serius, masa depan akan dipenuhi informasi palsu yang lebih sulit dibedakan dari fakta. Namun, dengan literasi digital, teknologi deteksi, serta kerja sama lintas pihak, ruang publik yang sehat tetap bisa dipertahankan.
Karena pada akhirnya, perang melawan hoaks bukan hanya tugas pemerintah atau media, tetapi tanggung jawab seluruh masyarakat untuk menjaga kebenaran di ruang digital.